DPRD Samarinda

Launching Desa Cantik 2026, DPRD Samarinda Dukung Penguatan Data untuk Tekan Stunting

Kliksamarinda.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi meluncurkan Program Desa Cinta Statistik (Cantik) Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data di tingkat kelurahan. Program ini bertujuan meningkatkan literasi statistik aparatur serta mendorong perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan tepat sasaran.

Kegiatan launching dan pembinaan Desa Cantik 2026 tersebut digelar di Ballroom Arutala Bapperida Kota Samarinda, Jalan Dahlia, pada Rabu 29 April 2026.

Turut Hadir dalam agenda tersebut Wali Kota Samarinda Andi Harun,Asisten II Kota Samarinda Marnabas, Ketua PKK Kota Samarinda Ketua TP PKK Kota Samarinda saat Rinda Wahyuni Andi Harun, termasuk Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih.

Dalam kesempatan itu, Riska menegaskan pentingnya pembaruan data yang cepat dan akurat.

Langkah ini, menurutnya, menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan, khususnya dalam menangani isu prioritas seperti stunting.

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya BPS telah melakukan audiensi dengan DPRD terkait penguatan sistem pendataan di daerah.

“Harapan kami, dengan adanya launching Desa Cantik ini pendataan di Kota Samarinda bisa semakin up to date. Ini sangat penting, terutama untuk mendukung program pencegahan dan penurunan stunting termasuk gerakan orang tua asuh,” ujarnya.

Riska menambahkan, ke depan sistem pendataan akan jauh lebih responsif berkat kolaborasi antara BPS dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.

Jika sebelumnya cenderung lambat, dirinya berharap kini pembaruan data dapat dilakukan secara berkala, bahkan harian atau mingguan.

“Kalau dulu mungkin up date-nya agak lambat. Sekarang dengan kerja sama Kominfo dan BPS, data bisa terus diperbarui. Jadi setiap perubahan di lapangan bisa langsung terdata,” tuturnya.

Program Desa Cantik sendiri menjadi bagian dari upaya transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data. Dengan data yang lebih presisi, pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Adv)

Penulis: Harpiah AM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *